Bisnis pengangkutan barang secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Bisnis tersebut membantu masyarakat dan perusahaan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ke tempat tertentu dengan cepat. Salah satu transportasi pengakutan barang adalah dengan pesawat udara.Hal itu menimbulkan suatu hubungan antara perusahaan pengangkutan barang dengan pengirim yang tertuang dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang. Dalam perjanjian biasanya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Terkadang dalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan seperti wanprestasi dan overmacht. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meninjau perjanjian baku pengangkutan barang melalui udara milik PT. X (sebuah perusahaan pengangkutan barang). Peraturan-peraturan pengangkutan barang melalui udara berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengangkutan ini akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, ordonansi pengangkutan udara staatblad 1939 Nomor 100 dan konvensi-konvensi internasional dan norma kebiasaan pada dunia pengangkutan barang melalui udara.Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis mengunakan metode analisa data (analisa kwalitatif) dengan sumber rujukan kepustakaan (data skunder) dan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terkait dalam objek penulisan ilmiah ini.Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak (PT X dan pengirim) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi, dan siapakan yang harus menanggung resiko dalam hal terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Pada kenyataan, ada hubungan hukum tidak langsung selain PT X dan Pengirim, seperti penerima barang, pihak asuransi dan Bandar udara. Berdasarkan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, apabila terjadi overmacht maka perusahaan pengangkutan barang akan menanggung resiko dengan tanggung jawab terbatas.A business of carriage of Goods indirectly support the economic growth in Indonesia. It facilitates people or company to deliver the number of goods to certain places quickly. One of the transportations of carriage of goods is by air. There is relationship between the carrier of goods and the sender/consignor which is implemented in a contract of carriage of goods. Contracts of carriage typically define the rights, duties and liabilities of parties to the contract. Sometimes, there are some obstacles in the implementation, such as default on agreement and force majeurs.

For the reason, in the research the writer wants to review the standard contract of carriage of goods by Air in ?PT X? (a company in the business of transporting goods). The rule of carriage of goods by air is based on the principle of free contract. The contract of carriage will be reviewed toward Law Number 15/1992, Ordinance of Air Transportation staatblad 1939 Number 100 and International Conventions. The problems of this research are to find out the legal relationship between ?PT X? and the sender in the contract of carriage and to know the parties? responsibilities if there is default on the contract. The research is also to find out the party who will take a risk if there is force majeurs. In fact, there are some indirect parties who have legal relationship besides ?PT X? and the sender, such as the recipients, the insurance company, the airport, etc. According to the contract the party who failures to do the duties, will be responsible for it. However if there is force majeurs, the carrier will take risk with limited liability.