Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus-kasus perusahaan investasi agribisnis yang bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dengan para investornya, diantaranya kasus PT QSAR dan PT ASHD yang sampai saat ini belum ada putusan penyelesaiannya. Adapun pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan hokum antara investor dengan pengelola usaha agribisnis dilihat dari hokum perikatan, tindakan atau hal apa saja dari pengelola agribisnis yang dikategorikan sebagai wanprestasi, mengapa pengelola agribisnis seringkali lalai dan sejauh mana direksi dapat diminta pertanggungjawabannya. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dan analitis, dan data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa hubungan hukum antara pengelola perusahaan agribisnis dengan investornya adalah hubungan antara debitur dengan kreditur pada perjanjian pinjam-meminjam uang, dimana tidak ada kepemilikan saham perusahaan oleh investor. Sehingga apabila perusahaan tidak mengembalikan modal investor berikut keuntungan bagi hasil yang dijanjikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka perusahaan agribisnis tersebut dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Direksi perusahaan dapat dituntut pertangungjawabannya bahkan sampai harta pribadinya asalkan sesuai dengan ketentuan UUPT Nomor 1 tahun 1995 karena adanya indikasi prinsip semifiduciary duty dalam undangundang ini, dimana tanggung jawab direksi lebih dari hanya sekedar tugas kepedulian biasa dan dapat dilihat dalam hal pengambilan resiko bisnis.