ABSTRAK
Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhikebutuhan hidupnya pasti akan berhubungan dan menggunakan hukum perjanjian.Namun, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaan perjanjian, tidak menutupkemungkinan timbulnya perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satudengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma hukumagar di dalam proses pergaulan hidup antar manusia terdapat kedamaian danketertiban.Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalahmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. B dan Bapak Cterhadap PT. A. Pada kasus tersebut terdapat hubungan kontraktual yang terjadiantara pihak PT. A dengan pihak PT. B. Namun, menjelang berakhirnyaperjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilikasli dari kapal (tongkang) yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah perbuatan pihak PT. B dengan Bapak C dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana akibat hukumyang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan,sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah dantipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakanpencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang dilakukan oleh Bapak C dantidak adanya upaya pencegahan dari pihak PT. B akan tindakan yang dilakukanoleh Bapak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumyang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawanhukum pihak PT. B dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitupasal 1338 jo 1555 KUH Perdata karena tindakan pencegahan penyandaraan kapal(tongkang) yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pacta sunt servanda.Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. B dan Bapak C tersebut menimbulkankerugian terhadap pihak PT. A, sehingga mewajibkan para pihak yangmenimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita olehpihak PT. A. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Aadalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365KUH Perdata.

---

ABSTRACT
In every human activity is certainly using the laws of the agreement tofulfill their needs. But, in a workmanship or execution of the agreement, it canappear the dispute or conflict between other human as a parties. As the result, weneeds law norm, so that in social human intercourse is created the peacefulnessand correct conduct.In this research, the focus in the study is about the onrechtmatigedaad byPT. B and Mr. C to PT. A. In that case, there is a contractual relationship betweenPT. A and PT. B. However, when the implementation would be over, Mr. C cameout and claimed him self as the owner of the cargo ship. The objective of thisresearch is knowing whether the deed done by PT. B and Mr. C can becategorized as onrechtmatigedaad and how the consequence of the action is. Thisresearch uses method of document's research, therefore we need secondary datacollected by document's study. The type of this research is problem identificationand problem focus. In conclusion, the prohibition to tie up the cargo ship by Mr. Cand no action carried out by PT. B to prevent Mr. C, not only can be categorizedas onrechtmatigedaad, but also incompatible with etiquette and morality. Besides,the deed is also incompatible with ordinance, especially article 1338 jo 1555article of civil code because the prohibition to tie up the cargo ship chartered isbreaking the basis of pacta sunt servanda. The action excecuted by PT. B and Mr.C caused a financial loss for PT. A as well, so the parties causing the loss have toreplace it. Thus, the legal remedy claimed by PT. A is regarded asonrechtmatigedaad. This matter is based on article 1365 of Civil Code.