Akhir-akhir ini, Perkawinan beda agama menjadifenomena tersendiri dalam masyarakat. Masyarakat tetapmelakukan perkawinan beda agama dengan berbagai upaya.walaupun mereka mengetahui bahwa perkawinan beda agamatidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KantorCatatan Sipil. Penafsiran yang berbeda terhadap pasalpasalyang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, menambah kerumitan dari pelaksanaanperkawinan beda agama. UU No. 1/1974 tidak melarangperkawinan beda agama, akan tetapi masyarakat awammenafsirkan bahwa UU No. 1/1974 melarang perkawinan bedaagama. Sebenarnya yang melarang perkawinan beda agamaadalah agama dari kedua calon mempelai. Apabila hukumagama mengatakan bahwa perkawinan beda agama yangdilakukan umatnya adalah tidak sah, maka KUA atau KCStidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut, dasarhukumnya adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Akibathukum dari perkawinan beda agama yang dilarang olehagamanya tidak dapat dicatatkan akan berakibat burukterhadap status hukum suami isteri, status anak, hartabenda dalam keluarga dan pembagian warisan. Oleh karenaitu, pemerintah harus bersikap aktif dalam mengatasimasalah perkawinan beda agama. Pemerintah harus giatmelakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahamanperkawinan beda agama sebagaimana yang telah diatur dalamUU No. 1/1974. Sehingga, masalah yang akan timbul dariperkawinan beda agama dapat dicegah sedini mungkin.