ABSTRAK
Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusahadalam suatu hubungan kerja bukanlah fenomena baru dalamkehidupan masyarakat. Untuk memberikan perlindunganterhadap pekerja agar mereka tidak diperlakukan sewenangwenangdi samping juga untuk menjamin kepastian danketentraman hidup dan bekerja bagi pekerja, maka diperlukansebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaimasalah perselisihan perburuhan tersebut. Oleh karena itu,dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dimana prosespenyelesaian perburuhan melalui beberapa tahapan yaitutahap perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha,tingkat perantara oleh pegawai perantara sudinnakertranssetempat, tingkat P4-D, tingkat P4-P dan tingkat peradilantata usaha negara. Akan tetapi, ternyata undang-undangtersebut dirasa tidak dapat lagi mengakomodasiperkembangan-perkembangan yang terjadi karena hak-hakpekerja/buruh perseorangan belum terakomodasi untuk menjadipihak dalam perselisihan hubungan industrial, selain itu,undang-undang ini juga dianggap belum mewujudkanpenyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil danmurah. Berdasarkan alasan tersebut, pada tanggal 14 Januari2006 diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dianggapdapat mewujudkan suatu penyelesaian perselisihan yangcepat, tepat, adil dan murah dengan dibentuknya PengadilanHubungan Industrial sebagai pengganti lembaga P4-D danP4-P. Diundangkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 initernyata menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalampenyelesaian perselisihan perburuhan yang salah satunyaadalah tetap diperiksa dan diadilinya perkara-perkara yangtelah terdaftar di PTTUN sebelum tanggal 14 Januari 2006dan belum diperiksa atau proses pemeriksaannya masihberjalan pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 2Tahun 2004 yang berakibat pada proses pemeriksaan perkaraperselisihan perburuhan di PTTUN dimana P4-P yang telahdibubarkan oleh undang-undang tersebut tetap berkedudukansebagai tergugat. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini dimana dengan P4-P tidak diberi hak untuk mempertahankan putusan yang telah dikeluarkannya.