Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat, Komnas HAM, mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 26 Tahun 2000. Wewenang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan upaya paksa, yang dilakukan atas perintah penyidik. Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atas upaya paksa tersebut. Selain itu, di dalam UU No. 26 Tahun 2000 juga tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi tindakan upaya paksa tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila tindakan upaya paksa berdasarkan pasal 19 ayat (1) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum. Menurut pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, apabila tidak ditentukan lain maka hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan KUHAP. Permasalahannya, KUHAP tidak mengatur praperadilan terhadap penyelidik padahal ada kemungkinan penyelidik melakukan tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut doktrin habeas corpus, setiap tindakan upaya paksa merupakan pelanggaran terhadap HAM, oleh karena itu diperlukan lembaga pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa. Hampir setiap upaya paksa memerlukan campur tangan pengadilan. Pada kenyataannya, upaya paksa yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak dapat dilaksanakan karena belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc.