Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pelacuran, dimana dalam penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan lain yang kedudukannya lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, mengenai penafsiran unsur “perilaku mencurigakan” pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, dan implementasi proses penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Ketiga hal tersebut akan dianalisa dengan menggunakan UUD 1945, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pelarangan pelacuran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga membahas putusan Nomor Register 24/Pid/Tip/06 terdakwa Mega, dengan hasil keputusan terdakwa telah melanggar Perda tersebut dan dikenai sanksi denda subsider kurungan. Dalam implementasi penerapan Perda ini memang sudah sesuai dengan KUHAP, tetapi masih banyak kekurangan secara teknis yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan Perda. Di dalam Perda ini juga terlihat adanya kekurang sinkronan antara ketentuan yang dilarang dengan penindakan atau pemberian sanksi bagi pelanggar.