Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Oleh karenanya, keberadaan dari aparat penegak hukum sangat penting peranannya dalam hal menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbenihan. Keberadaan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak sebelum dimulainya sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat terang apakah benar telah terjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam hal perbenihan. Untuk menindaklanjuti akan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal kewenangan penyidik, terdapat beberapa kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur, maka skripsi ini memaparkan serta menganalisis apakah tindakan yang dilakukan penyidik pada kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan melakukan pegkajian secara dalam atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang dimaksud.

---

Law on Plant Cultivation System and Law on Protection of Plant Varieties are highly significant to encourage and provide the business communities chances to enhance their role on agricultural development. These regulations provide protection scheme for plant breeders to develop new varieties and encourage the to invent high-yielding varieties as well as to develop breeding industry. Therefore, law enforcement apparatus play a very essential role to act against criminals and violations on plant breeding. They are the leader prior to the initiation of criminal judicial system in Indonesia in order to clarify whether there were crimes or violations against breedings. To further follow-up this issue, it is highly necessary to have competent and professional law enforcement apparatus in undertaking their duty as investigator. And those necessary apparatus are National Police Investigator and Civilian Investigator of the State (PPNS) of Ministry of Agriculture. Concerning the existence of abovementioned Laws with regard to investigator authority, this Paper studies criminal act done by the corn farmers in Kediri, East Java, and analyses whether actions taken by investigators towards corn famers in Kediri , East Java, are pursuant to Indonesian Criminal Pursual Law. This paper also has a deep review on the criminal act on Plant Cultivation System.