UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pembuktian perbuatan melawan hukum dalam kasus keracunan didalam pesawat udara ditinjau dari hukum acara perdata (studi kasus Suciwati vs Garuda Indonesia)

([Universitas Indonesia, ], 2007)

 Abstrak

Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telah
mencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehingga
membuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secara
ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasa
angkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagi
pengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawar
lagi.Untuk melindungan pengguna jasa angkutan udara
dari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapat
mengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan dengan
penuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawab
mutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udara
tidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsur
kesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di samping
itu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh
perusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutan
udara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupun
perbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutan
udara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepada
perusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruang
lingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdata
maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa ”tiket penumpang atau
tiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakati
perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan”.
Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
disamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugat
juga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa ”Perusahaan
angkutan udara yang melakukan kegiatan udara niaga
bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang
diangkut”. Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasa
angkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapat
dikatagorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutan
penerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan
perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebut
maka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PT
Garuda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antara
teori dengan praktek bersesuaian atau tidak.

 File Digital: 1

Shelf
 S22319-Juarsah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S22319
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Universitas Indonesia, ], 2007
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : []
Tipe Media : []
Tipe Carrier : []
Deskripsi Fisik : vii, 158 hlm. ; 28 cm. + Lamp. ,
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S22319 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20323697
Cover