Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi. Hal ini dikuatkan secara lebih detail dan spesifik oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, selain informasi yang dikecualikan oleh undang-undang, negara menegaskan berhak untuk memiliki rahasia. Secara umum, di negara-negara lain di dunia rahasia negara menjadi mekanisme yang lazim digunakan oleh penguasa untuk membebaskan diri dari kontrol warganya. Oleh karena itu, penting mengkaji sejauh mana negara boleh memiliki rahasia atas warganya agar tidak menciderai kebebasan memperoleh informasi yang telah menjadi kontrak antara negara dan warganya.Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ensures that every citizen is entitled to obtain information. This is confirmed in more detail and specifically by the Law no. 14 of 2008 on Public Information. However, other than information exempted by statute, the state asserts the right to have secrets. In general, in other countries in the world of state secrets to be a common mechanism used by the authorities to free themselves from the control of its citizens. Therefore, it is important examine the extent to which the state may have a top secret so as not to injure its citizens freedom of information which has been a contract between the state and its citizens.