Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum menjadikan perguruan tinggi yang memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memperoleh kewenangan penuh untuk melaksanakan salah satu tugas Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, rektor perguruan tinggi BHMN, sebagai pimpinan dari perguruan tinggi, dapat digugat di PTUN apabila menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan, misalnya SK tentang Penghentian Pendidikan Mahasiswa. PTUN akan memeriksa setiap gugatan yang diajukan dan memberikan putusan. Putusan diambil setelah seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian dilakukan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, “Apakah tindakan rektor yang menghentikan pendidikan mahasiswa sudah sesuai dengan AAUPB? Apakah telah dilakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB oleh rektor?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, bahwa rektor kerap kali melakukan pelanggaran terhadap AAUPB ketika menghentikan mahasiswa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh PTUN untuk membuktikan adanya pelanggaran AAUPB oleh rektor belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan rektor selalu menerapkan AAUPB dalam mengambil setiap keputusan dan PTUN dapat melakukan upaya maksimal dalam membuktikan telah dilanggarnya AAUPB oleh Pejabat TUN.