Dalam Undang-undang Kepailitan, tugas kuratormemegang peranan yang sanagat penting. Padanya terbebaniwewenang untuk melakukan kepengurusan guna mengoptimalkanharta pailit sehingga kewajiban-kewajiban debitur pailitterhadap kreditur dan pihak ketiga dapat dipenuhi.Secara umum tugas kurator digamabarkan dalan pasal 12ayat (1) Jo pasal 67 ayat (1) UU Kepailitan. Walaupundalam pasal-pasal yang lain disebutkan secara khusustugas-tugas dari kurator, akan tetapi dari pasal 12 ayat(1) Jo pasal 67 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa undangundangmemberikan kewenangan yang sangat besar kepadakurator. Sebab tindakan-tindakan kurator dalam pengurusanharta pailit tidaklah terhenti dengan diajukanya kasasiatau peninjauaan kembali atas pernyataan pailit.Sepanjang pengurusan yang dilakukan oleh kuratormenguntunkan kreditur tentu tidak menjadi masalah, namunbagaimana jika kepengurusan yang dilakukan kurator atasharta pailit merugikan kurator? Walaupun UU Kepailitanmemberikan perlindungan kepada kreditur untuk mengusulkanpergantian kurator sebagaimana yang ditentukan oleh pasal67B ayat (2), akan tetapi pada beberapa kasus, pergantianini sulit dilaksanakan. Pada beberapa kasus, misalnyakasus PT. Asap abadi Coconat oil permohonan penggantiankurator telah ditolak dengan alasan tidak terbukti adanyakesalahan kurator. Menjadi pertanyaan apakah ketentuaanPasal 67B ayat (2) itu bersifat imperatif yang harussecara otomatis dilaksanakan ataukah diperlukan buktilain yaitu adanya kesalahan kurator, (perihalpenggantian kurator)?