Kontroversi yurisdiksi Perdagangan Kontrak Berjangka sudahberlangsung sejak tahun 2001 yang lalu ketika Bursa EfekSurabaya (BES) bermaksud memperdagangkan Kontrak BerjangkaIndeks LQ 45. Saat itu Pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)bersikeras kalau masalah Perdagangan Kontrak Berjangkaadalah wewenang mereka. Namun masalah bisa dikatakan selesaisetelah Bapepam memberi izin dan pihak BES sudahmemperdagangkannya. Kenyataannya permasalahan ini tidakselesai begitu saja, pihak BBJ kemudian MemperdagangkanKontrak Berjangka Indeks Luar Negeri (Hang Seng dan Nikkei)dengan alasan penyaluran dana nasabah ke luar negeri adalahwewenang dari BBJ. Pokok Permasalahan yang timbul adalahapakah Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri termasuk dalamkategori Efek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UUNo. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apakah Bapepammemiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan instrumenini, apakah pengaturan instrumen ini nantinya disamakandengan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 dan bagaimanaperlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksiatas instrumen ini. Permasalahan yang berkelanjutan sepertiini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan topikpenelitian. Sebab berdasarkan pasal 5 huruf p UU No. 5 tahun1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untukmenentukan instrumen lain sebagai Efek. Bapepam mengeluarkanKEP No. 07/PM/2003 Tentang Penetapan Kontrak Berjangka atasIndeks Efek sebagai Efek dan dilanjutkan dengan keluarnyaKEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efekatau Indeks Efek, yang memberikan kewenangan kepada Bapepamuntuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam prosesperdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek di Pasar ModalIndonesia.