Penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatuperusahaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadapsejumlah besar pemegang saham sebagai investor dan asetasetdalam suatu perusahaan publik, karenanya diperlukansuatu upaya perlindungan hukum bagi para pemegang sahampublik (sebagai pemegang saham yang memiliki posisi tawaryang lemah) dalam rangka memberikan kepastian hukum danjaminan keamanan bagi mereka dalam kedudukannya sebagaiinvestor. Untuk memenuhi perlindungan hukum tersebutpemerintah melalui UU No.1 Tahun 1995, PP No.27 Tahun 1998serta UU No.8 Tahun 1995 dan berbagai peraturanpelaksananya mengatur mekanisme pelaksanaan penggabunganusaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik dimanakeberlakuannya didasarkan atas asas Lex Specialis DerogatLex Generalis (undang-undang yang bersifat khususmenyampingkan undang-undang yang bersifat umum). Di dalamberbagai peraturan perundang-undangan tersebut telahterakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)yang salah satu ide dasarnya adalah memberikan perlindunganterhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalamkaitannya dengan perbuatan pengelola perusahaan, sehinggadengan dilaksanakannya ketentuan dalam berbagai peraturanperundang-undangan tersebut penerapan atas prinsip-prinsipGCG telah dilaksanakan, yang berarti bahwa upayaperlindungan terhadap pemegang saham minoritas telah puladilaksanakan oleh perusahaan publik yang melaksanakanpenggabungan usaha. Permasalahan muncul apabila prinsipprinsipGCG sebagaimana yang terkandung dalam berbagaiperaturan perundang-undangan tersebut tidak diterapkan dandilaksanakan, sehingga dapat merugikan kepentingan pemegangsaham minoritas. Untuk itu diperlukan peran aktif dariBapepam sebagai pembina, pengatur dan pengawas sehari-harikegiatan pasar modal, pemerintah sebagai pembuat peraturanperundang-undangan terkait serta peran serta dariperusahaan publik sebagai pelaksana berbagai peraturanperundang-undangan terkait dengan pelaksanaan penggabunganusaha tersebut.