ABSTRAK
Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaanpembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satualternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namunkenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harusmengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalahbagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedurdan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalambentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undanganyang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tatacara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung TimurCemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT.Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkajiapakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalampendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperolehkesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlangtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UndangundangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatanpolitis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahanmodalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan PeraturanDaerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya KeputusanKepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan PeraturanDaerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan denganprosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yangmerangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memilikihubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi danKomisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, danadanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT.Lampung Timur Cemerlang.