Sejak dahulu ada semacam mitos korelatif di masyarakat antara keberhasilan hidup dengan latar belakang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam perkembangan saat ini, mitos tersebut bergeser karena masyarakat semakin realistik dalam memperoleh pendidikan sehingga menyebabkan PTN bukanlah satu-satunya pilihan bagi calon mahasiswa. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan antara PTN dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan PTS dengan PTS lainnya dalam hal mencari dan mendapatkan mahasiswa baru. Salah satu cara yang dilakukan oleh PTS dalam rangka persaingan mencari dan mendapatkan mahasiswa baru yaitu dengan pencantuman klausula baku dalam formulir pendaftaran. Hal demikian juga dilakukan oleh Universitas Bina Nusantara pada saat penerimaan mahasiswa baru. Tindakan yang dilakukan oleh Universitas Bina Nusantara merupakan suatu pelanggaran terhadap perlindungan konsumen sehingga dapat dikenakan sanksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah case study, dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Universitas Bina Nusantara melakukan pelanggaran mengenai hak-hak konsumen hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 UUPK Mengenai kewajiban pelaku usaha, dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 UUPK mengenai pencantuman klausula baku. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Universitas Bina Nusantara terhadap pelanggaran yang telah dilakukan yaitusansi sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK serta dapat dijatuhi hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 63 UUPK. Mengenai klausula bakuyang dicantumkan oleh Universitas Bina Nusantara dalam formulir pendaftaran melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu, klausula baku tersebut batal demi hukum.