Banyaknya jumlah bank di Indonesia menyebabkan strukturperbankan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, BankIndonesia menerbitkan PBI No. 8/16/2006 tentang KepemilikanTunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan ini mengatur bahwadalam perbankan Indonesia, satu pihak hanya dapat menjadiPemegang Saham Pengendali pada satu bank saja. Penelitian yangmenggunakan metode yuridis normatif ini membahas tentangprosedur pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal oleh PemegangSaham Pengendali pada lebih dari satu bank di Indonesia sertaakibat hukumnya terhadap perbankan. Kebijakan kepemilikantunggal dilakukan dengan memilih salah satu dari dari tiga opsiyang ada pada PBI tersebut, yaitu mengalihkan sebagian atauseluruh kepemilikan sahamnya; melakukan merger atas bank-bankyang dikendalikannya; atau membentuk sebuah Bank HoldingCompany. Adapun akibat hukum pelaksanaan kebijakan kepemilikantunggal terhadap bank di Indonesia adalah terjadinya pengalihanpemegang saham, aktiva serta pasiva bank-bank yang menggabungkandiri kepada bank hasil merger pada opsi merger; menyebabkanperubahan pengendalian terhadap bank, namun tidak mengubahidentitas awal dari bank-bank tersebut pada opsi pengalihansaham; serta terjadinya pengalihan kepemilikan saham dari bankbankyang dinaungi terhadap Bank Holding Company pada opsipembentukan Bank Holding Company. Sedangkan akibat hukumpelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap keadaanperbankan Indonesia secara umum adalah dapat terciptanyastruktur perbankan yang sehat, kuat dan efisien sebagai hasildari konsolidasi perbankan dan efisiensi fungsi pengawasan olehBank Indonesia.