Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan partisipasidari semua lapisan masyarakat ekonomi, dimana lapisanmasyarakat ekonomi yang terbesar adalah golongan pengusahakecil. Pemerintah mewajibkan bank umum untuk memberikankredit untuk usaha kecil. Pembentukan Undang-Undang JaminanFidusia bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan yang kuatdengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaaneksekusinya. Skripsi ini meneliti Undang-Undang nomor 42tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan fokus pelaksanaanpengikatan Jaminan Fidusia untuk Kredit Usaha Kecil (KUK)dengan keterbatasan biaya dan bagaimana mengatasipermasalahan yang timbul pada saat dilakukan eksekusi.Secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahuikekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang JaminanFidusia, kemudian mencari pemecahan permasalahan yangtimbul dengan cara melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah ada khususnya pengaturanuntuk kredit usaha kecil. Dalam pelaksanaan pengikatanjaminan Fidusia, ada beberapa bank yang tidak melaksanakanketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan di dalamUndang-Undang Jaminan Fidusia dengan alasan bahwa debiturtidak berkeinginan untuk mengikuti aturan pengikatanjaminan oleh karena biaya pengikatan secara notariil bagidebitur dirasakan sangat tinggi, sedangkan kredit usahakecil biasanya berjangka pendek. Disamping itu peraturanmengenai eksekusi untuk KUK juga belum diakomodasi di dalamUndang-Undang Jaminan Fidusia khususnya mengenai “parateeksekusi”. Pelaksanaan parate eksekusi dalam praktekperbankan masih mendapat hambatan birokrasi karena kantorLelang Negara tidak bersedia melakukan lelang agunansebelum ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.