Perlindungan terhadap konsumen merupakan suatu permasalahan karena kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan bahwa terdapat kandungan zat berbahaya dalam produk mainan Cina. Kandungan zat berbahaya tersebut salah satunya yang paling dipermasalahkan adalah zat timbal yang sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu pengaturan mengenai standar baku produk mainan, perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dilakukan, serta peranan pemerintah dalam melindungi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berupa penelitian sistematik hukum, dan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki UUPK yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam upaya menindaklanjuti beredarnya produk mainan Cina di Indonesia, ketentuan-ketentuan pasal-pasal UUPK yang tidak terpenuhi adalah Pasal 4 huruf a dan h; Pasal 7 huruf d dan f; Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4); Pasal 21 ayat (1); dan Pasal 62 ayat (1) UUPK, serta upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan konsumen adalah dengan mengeluarkan SNI wajib, labelisasi serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar keamanan produk mainan terjamin.