Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan adanya liberalisasi sektor migas di Indonesia, terutama tingkat hilir, maka Pertamina tidak lagi menjadi pelaku usaha tunggal yang menguasai bidang niaga BBM. Oleh sebab itu, dalam bidang niaga BBM kini telah timbul suasana persaingan antara Pertamina dengan Shell dan Petronas dan salah satu strategi bersaing yang diterapkan Pertamina adalah diskriminasi harga atas produk bahan bakar Pertamax. Diduga, tindakan diskriminatif Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Karena tindakan diskriminasi harga yang dilakukan Pertamina tidak dapat dijustifikasi berdasarkan teori hukum anti monopoli, maka terdapat dugaan kuat bahwa tindakan Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dikhawatirkan, tindakan diskriminasi harga ini merupakan perwujudan dari penyalahgunaan posisi dominan Pertamina pada pasar bersangkutan karena didasarkan pada motif semata-mata untuk memperbesar laba monopoli perusahaan dengan cara mengeruk surplus konsumen setinggi-tingginya. Agar praktik bisnis Pertamina tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pertamina harus menerapkan harga jual Pertamax pada satu tingkat harga yang sama, yaitu Rp 5.950,- per liter, karena pada dasarnya Pertamina mampu untuk menjual Pertamax pada tingkat harga yang lebih murah. Penulisan skripsi yang mengambil judul “Strategi Diskriminasi Harga yang Diterapkan Pertamina Terhadap Bahan Bakar Pertamax (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)” ini, merupakan karya tulis yang bersifat kepustakaan yang berfokuskan masalah. Permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori ilmu hukum anti monopoli, yang sebenarnya merupakan keterkaitan antara teori ilmu hukum dengan ilmu ekonomi (inter-disipliner).