Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya.