Pangan adalah kebutuhan manusia yang paling hakiki yang harus dipenuhi setiap saat. Pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah aman dan layak untuk dikonsumsi. Untuk menjamin keamanan dan kelayakan pangan, Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerapkan sistem pengawasan pangan terhadap pangan olahan. Diharapkan dengan diterapkannya sistem tersebut, pangan yang dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia terhindar dari bahaya terkontaminasi bahan-bahan berbahaya. Hak konsumen untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan layak juga telah diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila hak-hak tersebut dilanggar, UUPK telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.Upaya tersebut adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui Pengadilan Negeri. Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri telah dipilih oleh Takasu Masaharu, Warga Negara Jepang yang tinggal dan bekerja di Indonesia yang mengaku mengalami keracunan akibat mengkonsumsi minuman Coca-Cola.Takasu memutuskan untuk menggugat PT. Coca-Cola Cs. melalui Pengadilan Negeri karena upaya penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh PT. Coca-Cola Cs. dirasa tidak sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menurut majelis hakim, Takasu dan kuasa hukumnya selaku Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.Terlepas dari ditolaknya gugatan tersebut, dengan diterapkannya sistem pengawasan pangan dengan baik oleh Badan POM diharapkan tidak terjadi lagi kasus keracunan pangan yang dialami oleh konsumen sehingga hak-hak konsumen dalam UUPK dapat terpenuhi.