Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagaimacam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunyaadalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucianuang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakinsulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modalmerupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakanuntuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal inidikarenakan sistem dalam pasar modal itu sendiri yangmenyebabkan sulitnya pelacakan terhadap proses pencucianuang ini. Dengan demikian, pemerintah dengan berbagai caraberusaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uangini. Adapun salah satu usahanya adalah dengan mewajibkansetiap penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiaptransaksi-transaksi yang berhubungan dengan mereka yangdianggap mencurigakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Melalui penulisan ini, penulis menganalisa lebih lanjutmengenai kewajiban pengelola reksa dana sebagai salah satupenyedia jasa keuangan dalam kegiatannya membeliinstrumen-instrumen reksa dana kepada penyedia jasakeuangan lainnya. Berdasarkan peraturan yang diberlakukanoleh PPATK, pengelola reksa dana dikecualikan darikewajiban untuk melaporkan setiap transaksi tunai yangdilakukannya, selama transaksi tersebut dilakukan antarsesama penyedia jasa keuangan. Tetapi disampingpengecualian karena alasan tersebut, penulis beranggapanbahwa ada alasan lain yang menyebabkan mengapa pengelolareksa dana selama ini di kecualikan dari kewajiban untukmelakukan pelaporan. Hal tersebut adalah kedudukan reksadana sebagai nasabah biasa pada saat pengelola reksa danamelakukan pembelian atas instrumen-instrumen reksa dananyakepada pihak lain, baik itu penyedia jasa keuangan ataupunpihak lainnya.