Perilaku pasar asuransi di Indonesia, khususnya pasar asuransi jiwa, saat ini sedang dipengaruhi oleh pergeseran nilai dan manfaat uang. Pada waktu lalu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Namun saat ini, uang juga menjadi salah satu komoditi investasi yang dapat diperjualbelikan di pasar uang atau pasar modal. Ini pula yang membuat beberapa asuransi jiwa di Indonesia memasarkan produk unit linked yang mengkombinasikan antara proteksi dan investasi. Selama ini asuransi yang lebih dikenal adalah asuransi konvensional, akan tetapi asuransi konvensional ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem asuransi yang pengelolaannya bertumpu pada syariat Islam. Asuransi syariah dinilai merupakan alternatif yang tepat, terlebih Indonesia merupakan negara dengan penduduk bermayoritas beragama Islam. PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai pemrakarsa perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia mencoba menangkap peluang tersebut dengan mengeluarkan produk Takafulink. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah sistem investasi pada asuransi syariah, bagaimanakah prinsip-prinsip produk unit linked pada perusahaan asuransi jiwa syariah, bagaimanakah penerapan produk asuransi jiwa syariah unit linked di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan apakah penerapan produk asuransi jiwa syariah unit linked di PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen serta wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini disimpulkan konsep produk Takafulink yang memiliki dua program dana Mizan dan dana Istiqomah yang secara garis besar telah mengadopsi prinsip reksa dana dan memiliki karakteristik unbundled, pilihan, fluktuatif dan berisiko; serta penerapan konsep dan prinsip investasi syariah di PT. Asuransi Takaful Indonesia telah sesuai dengan prinsip syariat Islam (sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang reksa dana syariah) dan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003).