Menurut ketentuan pasal 5 UU No.30 tahun 1999, tidak semuasengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melaingkanhanya sengketa yang timbul di bidang perdagangan danmengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangantidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaiakanmelalui arbitrase.Mengenai ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan di dalampenjelasan pasal 66 huruf b UU No.30 tahun 1999 meliputi:perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri,dan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian menurut UUNo.30 tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaiakan melaluiarbitrase adalah sengketa :1. Yang (timbul) di bidang perdagangan yang meliputi :perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,industri, dan hak kekayaan intelektual.2. Mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Penjelasan pasal 66 huruf b UU No. 30 tahun 1999, melahirkanpersoalan baru, yaitu apakah sengketa kepailitan jugatermasuk wilayah sengketa yang dapat diselesaikan melaluiartbitrase? Persoalan ini erat kaitannya dengan adanyaklausula arbitrase dalam perjanjian-perjanjian di bidangperdagangan. Apakah dengan diadakannya atau ter-dapatnyaklausula arbitrase dalam suatu perjanjian perda-gangansecara otomatis menjadikan pengadilan telah kehilangankompetensinya dalam mengadili perkara kepai-litan.