Sebagai Negara berkembang, Indonesia terus melakukanpembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang konstruksi,yang salah satu wujudnya adalah pembangunan dan rehabilitasijalan. Resiko yang tinggi akibat biaya yang besar dan prosesyang unik untuk mewujudkan produk jalan menyebabkan faktortanggung jawab dalam penyelenggaraannya menjadi sangat penting,sehingga untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasipembangunan jalan diperlukan suatu bentuk perikatan tertulisantara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Indonesia sendiri barumemiliki undang-undang tentang jasa konstruksi pada tahun 1999,yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksidengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebelumadanya peraturan-peraturan tersebut, suatu perjanjianpemborongan bangunan hanya menggunakan satu-satunya asas, yaituasas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam pasal 1338 KitabUndang-undang Hukum Perdata. Untuk proyek pemborongan bangunanpemerintah seperti peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini,perjanjian pemborongannya dibuat berdasarkan Keputusan PresidenNomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara. Dalam pelaksanaan pekerjaan ada kemungkinantimbul wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalamperjanjian. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuanketentuanyang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi,yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugianatau pemenuhan. Dalam pelaksanaan peningkatan jalan Muara Enim-Lahat ini pihak kontraktor melakukan wanprestasi, yaitu tidaksanggup menyelesaikan pekerjaannya sehingga terjadi pemutusanperjanjian, dan harus memenuhi kewajiban seperti yang telahditentukan dalam perjanjian