Pembangunan suatu proyek adalah salah suatu usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka melakukan ekspansi usaha. Pembahasan mengenai pembanguan proyek erat kaitannya dengan pembiayaan proyek. Salah satu Badan Usaha Milik Negara di sektor penyaluran gas bumi, yaitu PGN, bermaksud membangun Proyek Transmisi Gas Bumi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat (“Proyek SSWJ”). Proyek tersebut akan mengalirkan gas dari Lapangan Gas milik Pertamina yaitu UEP II di Prabumulih, Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Banten dan Jawa Barat. Pembiayaan proyek tersebut diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyek, adalah : persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. PGN telah memenuhi prosedur dan mekanisme di dalam perolehan pinjaman luar negeri tersebut yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN. Demikian pula dengan jaminan yang dipasang PGN dalam perolehan pinjaman luar negeri dari JBIC tersebut, yang berupa jaminan dari Pemerintah RI. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif.