Penerapan prinsip prudential banking secara konsistendiharapkan akan membawa sektor perbankan menuju sistemperbankan Indonesia yang sehat. Penerapan prinsipprudential banking, khususnya penerapan ketentuan BatasMaksimum Pemberian Kredit atau legal lending limit mutlakdiaplikasikan untuk menghindari kegagalan usaha bank akibatkompleksitasnya inovasi jasa perbankan. Hal mengenaipenerapan legal lending limit ini dirasakan perlu untukmenghindari konsentrasi penyediaan dana bank kepada suatukelompok debitur tertentu, dengan demikian bobot risikoyang harus ditanggung oleh bank dapat diminimalisirserendah mungkin. Selain itu, penerapan Batas MaksimumPemberian Kredit dapat menggairahkan bank lain agar dapatberpartisipasi dalam penciptaan kredit melalui kreditsindikasi (syndicated loan), dan tentunya hal inimenimbulkan implikasi yang positif pada perkembangan sektorindustri perbankan itu sendiri. Dalam penerapannya,seringkali terdapat mispersepsi antara bank yang memberikankredit dengan Bank Indonesia dalam perhitungan bataspemberian kredit ini. Perbedaan perhitungan inilah yangmengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktek perbankan,karena bank yang memberikan kredit merasa telah memenuhistandar legal lending limit, sementara Bank Indonesiaselaku pengawas perbankan berpendapat sebaliknya. Disinilahpenafsiran hukum dipergunakan dalam analisis peraturan gunamemecahkan masalah perhitungan Batas Maksimum PemberianKredit, agar terdapat kepastian dalam praktek perbankankhususnya mengenai pemberian kredit.