Statistik membuktikan bahwa penyelesaian sengketa melalui
arbitrase internasional semakin diminati, sehingga
kebutuhan terhadap standar prosedur arbitrase yang seragam
semakin besar. Indonesia dapat menjadi pilihan dari pelaku
bisnis internasional untuk menjadi forum penyelesaian
sengketa regional dan internasional melalui arbitrase.
Namun demikian, UU Arbitrase Indonesia saat ini belum
mengatur arbitrase internasional. Penelitian ini membahas
beberapa hal terkait dengan arbitrase yaitu apakah UU
Arbitrase Indonesia dapat mengakomodasi penyelenggaraan
arbitrase internasional dengan baik, perlukah Indonesia
memiliki UU Arbitrase Internasional dan ketentuan-ketentuan
apa saja yang dapat diadopsi dari International Arbitration
Act Singapura selaku Negara yang sukses dalam mengadopsi
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menyimpulkan
bahwa UU Arbitrase Indonesia belum mengakomodasi
penyelenggaraan arbitrase internasional dengan baik,
sehingga Indonesia perlu mengamandemen UU Arbitrase
Indonesia. Amandemen dapat berupa bab khusus yang mengatur
aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan arbitrase
internasional, karena penyelenggaraan arbitrase nasional
dan arbitrase internasional tidak dapat disamakan. Di
samping itu, Indonesia dapat melihat International
Arbitration Act Singapura terkait dengan ketentuanketentuan
arbitrase yang dapat diadopsi, diantaranya dengan
menyediakan pengertian yang jelas tentang arbitrase
internasional dan penyempurnaan prosedur pelaksanaan
arbitrase internasional.
S24668-Eric Pratama Santoso.pdf :: Unduh