Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ialah mengenai bagaimana putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam penanaman modal? Bagaimana metode hakim dalam memutus suatu perkara? Apakah putusan hakim dalam sengketa antara CV Bali Balance dan PT Billabong Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini didapat melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal, dibutuhkan syarat kepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga syarat yang perlu untuk dipenuhi, yaitu stability, predictability, dan fairness. Pembahasan mengenai kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusanputusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang profesional, bermoral, jujur, mampu dan mandiri juga didukung oleh budaya masyarakat. Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar pelaksanaan penanaman modal di Indonesia diberlakukan di antaranya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Putusan pengadilan juga berperan penting guna menciptakan kepastian hukum. Hakim sebagai penjelmaan dari hukum harus mengadili berdasarkan Undang-Undang dan melakukan penafsiran apabila Undang-Undang tidak jelas. Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas atau tidak lengkap. Terkait dengan sengketa keagenan antara PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, kepastian hukum diperlukan baik oleh penanam modal asing maupun mitranya yang berstatus sebagai perusahaan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-Undang Penanaman Modal yang membuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Kepastian hukum dalam putusan pengadilan diperlukan agar tidak mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia dan menjaganya untuk tetap kondusif guna menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
This research use the legal research method the normative by using secondary data consisted of by the substance source legal the primary, source of substance of secondary and tertiary substance source. Becoming the problems of this thesis is how the justice decision provides legal certainty required in investment? How the method of the judge in deciding a case? Does the justice decision in the dispute between the CV Bali Balance and PT Billabong Indonesia create legal certainty? Development in Indonesia performed within frame push economic growth need the big enough capital and made available when correct. This capital is obtainable passing activity of investment. To be able to push the investment required by the existence of condition of legal certainty. Go together the legal certainty in any case there are three qualities which need to be fulfilled that is stability, predictability and fairness. This legal certainty solution has to cover the aspect legal substance, start from law of up to by legislation decision and justice decision. To guarantee the existence of consistency in regulation execution needed by the existence of professional support legal structure and have moral, honesty, capable, independent and also supported legal culture society. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal as base of the investment activity in Indonesia gone into effect among other things in order to facing global economics change and taking part of Indonesia in so many job of joint international so that require to create a climate of investment which conducive, promotive, giving legal certainty, justice, and efficient but persistently pay attention to the economic importance of national. Justice decisions also play an important role in order to create legal certainty. Judge as a manifestation of the law should prosecute under the Act and make an interpretation if the Act is not clear. Judges are prohibited from rejecting a case on the reason that the law is unclear or incomplete. Associated with agency disputes between PT Billabong Indonesia v. CV Bali Balance, legal certainty is needed both by foreign investors and partner with the status as an Indonesian company. As inferential research result that evaluated from legal certainty aspect, legal substance the Undang-Undang Penanaman Modal loading about incentive and demarcation in activity of investment activity have earned to create the stability, predictability and fairness. Legal certainty in a justice decision is needed so as not to affect the investment climate in Indonesia and keep conducive to attract investors to invest in Indonesia.
