Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, sebenarnya perbankan Indonesia telah mulai menikmati hasilnya. Bahkan bank sudah mulai mengekspansi bisnisnya dengan gencar, dan bahkan sudah mulai lagi menerbitkan surat hutang untuk biaya ekspansi. Itu semua menunjukkan, bankbank sudah merasa confident dengan bisnisnya. Akan tetapi, perilaku tidak terpuji dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan sehingga Bank Indonesia akhirnya harus mencabut izin Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini mengenai pengaturan pencabutan izin usaha dan likuidasi di bidang perbankan, pencabutan izin usaha dan likuidasi Bank Asiatic sesuai tidak dengan peraturan yang ada serta perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana Bank Asiatic. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dasar hukum bagi pencabutan izin usaha dan likuidasi di bidang perbankan diatur dalam SK Dir BI No. 32/53/KEP/DIR, PBI No. 6/9/PBI/2004, PP No. 25 tahun 1999, UU Perbankan. Pencabutan Izin usaha melalui SK Gub BI No. 6/6/KEP-GBI/2004 karena Bank Asiatic banyak melakukan penyimpangan serta kurang mengindahkan aturan perbankan yang berlaku dan tidak menjalankan prinsip prudent banking dengan baik. Sebelum Bank Indonesia melakukan tindakan pencabutan izin usaha dan likuidasi, terlebih dahulu Bank Indonesia akan melakukan upaya penyelamatan. Upaya tersebut tidak mampu untuk mengembalikan kondisi kesehatan Bank Asiatic, sehingga terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi karena permasalahan solvabilitas dan likuiditas serta faktor nepotisme dalam bank tersebut. Perlindungan terhadap nasabah berupa penjaminan dari pemerintah melalui Depkeu cq UP3.