Pada skripsi ini akan dibahas tentang perkembangan penerapan azas cabotage sebagai suatu hak eksklusif, sejarah penerapan azas cabotage serta penerapan azas cabotage di Indonesia saat ini terutama dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam kegiatan hulu maupun hilirnya, memerlukan kegiatan perkapalan untuk menopang maupun sebagai pelaksana utama kegiatan usaha ini. Bentuk kapal yang digunakan dalam usaha industri minyak dan gas bumi juga bukanlah kapal yang mudah didapatkan karena selain harganya yang sangat mahal, kapal-kapal tersebut juga sarat dengan teknologi canggih. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya pemilik kapal-kapal penunjang operasi kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dengan diberlakukannya azas cabotage di Indonesia, dan dengan mengingat fakta bahwa penguasaan kapal-kapal penunjang industri minyak dan gas bumi yang berbendera Indonesia masih belum mencukupi untuk menjamin keberlangsungannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi, suatu permasalahan timbul dimana terjadi tarik ulur kepentingan antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis shall discuss the development of the application of the principle of cabotage as an exclusive right, the history of the application of the principle and current application of cabotage principle in Indonesia, especially in oil and gas business activities. In oil and gas business activities, both in its upstream and downstream sectors, shipping activities are required to support as well as to perform main functions of this business. Forms of vessels used in oil and natural gas business activities are also not easily available due to the very high price and technologies involved in such vessels. It is evidenced by the fact that there is a scarcity of Indonesian vessels supporting the operation of oil and gas activities in Indonesia. With the implementation of cabotage principle in Indonesia, and by considering the fact that ownership of Indonesian vessels supporting oil and gas industry are still not sufficient to ensure sustainability of the business activities of oil and gas, a problem arises where there is a conflict between business interests and government. The author uses a typology of normative research, library research methods associated with the legal norms contained in legislation and court decisions.