Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage.