ABSTRAK
Komite Audit telah diakui secara internasional sebagaikunci dari praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik(good corporate governance). Pada tanggal 22 Desember 2003Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-41/PM/2003, yang kemudian dituangkan lebih rinci dalamPeraturan Bapepam No.IX.I.5 Tentang Pembentukan Dan PedomanPelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebutPeraturan Bapepam No.IX.I.5), yang mewajibkan perusahaanterbuka Indonesia untuk membentuk Komite Audit selambatlambatnyapada tanggal 31 Desember 2004. Skripsi inimembahas mengenai peranan Komite Audit berdasarkanPeraturan Bapepam No.IX.I.5 dalam pengelolaan perusahaan(corporate governance) pada perusahaan terbuka Indonesia.Tentunya sangat menarik untuk membahas peranan Komite Auditini dengan mencermati permasalahan agensi (agency problem)yang terjadi pada sebagian besar perusahaan terbukaIndonesia yaitu masalah agensi antara pemegang sahammayoritas dengan pemegang saham minoritas. Ketika kewajibanpembentukan Komite Audit berdasarkan Peraturan BapepamNo.IX.I.5 ini telah berlaku efektif maka menjadi pertanyaanapakah peranan Komite Audit sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Bapepam No.IX.I.5 akan berjalan dengan efektif.Hal ini akan dibahas di dalam skripsi ini dengan mencermati kondisi yang terjadi pada sistem hukum Indonesia.