Terorisme adalah suatu konsep kejahatan yang telah dikenal
dalam hukum internasional sejak 1937. Walaupun demikian,
perhatian masyarakat internasional untuk mencegah dan
menanggulanginya baru tampak secara signifikan pada akhir
abad ke-20. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya frekuensi
serangan teroris secara tajam di berbagai belahan dunia,
yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan
menimbulkan akibat-akibat yang luar biasa terhadap aspek
politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Kekejaman
teroris yang ditunjukkan oleh fakta bahwa korban
ditargetkan secara acak (indiscriminate attack) membuat
negara-negara semakin menegaskan komitmen mereka untuk
memberantas terorisme. Namun dalam praktiknya, pencegahan
dan penanggulangan terorisme dalam hukum internasional
masih menemui beberapa kendala yang berkaitan dengan
apakah: (1) masyarakat internasional telah
mengkriminalisasi terorisme secara universal, (2) hukum
internasional dapat menjangkau pelaku terorisme di luar
batas-batas teritorial negara, dan (3) hukum internasional
dapat menjangkau pelaku terorisme di luar batas waktu.
Pemikiran ini menimbulkan pertanyaan apakah terorisme telah
dikualifikasi sebagai kejahatan internasional dalam hukum
internasional, dengan memperhatikan apakah: (1) terorisme
telah diterima sebagai kejahatan internasional dalam hukum
perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan
internasional, (2) pelaku terorisme dapat diadili
berdasarkan yurisdiksi universal, dan (3) pelaku terorisme
dapat diadili berdasarkan asas retroaktif. Baik pandangan
yang mendukung dan menentang kualifikasi terorisme sebagai
kejahatan internasional sama-sama memiliki landasan hukum
yang kuat. Oleh karena itu, di dalam penulisan ini,
pandangan-pandangan tersebut diuraikan secara mendalam,
termasuk pandangan Indonesia menurut ketentuan hukum yang
berlaku dan aplikasinya oleh pengadilan nasional.
