Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan.

---

The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals.

The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt.

The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor.