Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation.