Bahaya asap rokok merupakan penyebab utama pencemaran udara di dalam ruangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyadari perlunya adana kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap para perokok pasif. Lahirnya PERDA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang mengatur tentang KDM, menempatkan pemerintah Prpvinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang mengatur tentang KDM. Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan KDM di Provinsi DKI Jakarta khususnya di pusat perbelanjaan Senayan City, Plaza Semanggi dan Blok M Mall. Penelitian ini bermaksud melihat bagaiman implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah bagaimana implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data gabungan. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan secara rutin dengan keterlibatan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu peningkatan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga implementasi kebijakan ini dapat mencapai hasil yang optimal.

---

The dangers of cigarette smoke is a major cause of indoor air pollution. The Jakarta Provincial government was really sure that they need a policy to provides protection for passive smoker. Local Regulation Policy (PERDA) of Jakarta Provincial Government Number 2/2005 about air pollution control, include No Smoking Area Policy, put they as the first provincial government that regulated the No Smoking Area Policy. This thesis discusses about implementation of No Smoking Area Policy in Jakarta, especially in shopping center in jakarta selatan: Senayan City, Plaza Semanggi and Blok M Mall. This research is a quantitative study using mixed data collection techniques between quantitative and qualitative. The result of the study suggests the need for regular monitoring of the provincial government of the Jakarta, consistent law enforcement for violators policy and the need to involve the community in monitoring this implementation policy.