ABSTRAK
Selama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACT
During the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film.