Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Daniel W. Bromley dan Edward III, penelitian ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan efektivitas kebijakan publik. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivisme. Kesimpulan penelitian ini mengarah pada dua besaran pokok, yaitu (i) implementasi kebijakan KIP yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat pada tahap operational level, dimana kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik oleh PPID kepada pelaksana kebijakan; (ii) terdapat faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang terkoordinasi, komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang memadai dan terampil di bidangnya, disposisi yang sesuai, serta birokrasi. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah pelaksanaan uji konsekuensi, dibuatnya program yang jelas untuk kegiatan sosialisasi kebijakan KIP, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, reorganisasi demi meningkatkan koordinasi.

---

This study examines the implementation / application of the policy of public disclosure in the Ministry of Agriculture. By using the theory proposed by Daniel W. Bromley and Edward III, this study looked at the suitability of the policy of public disclosure should be the policy implemented by the Ministry of Agriculture and efectivity public policy. This approach uses a qualitative approach with a constructivist paradigm. Informants were selected based on purposive sampling, the manager of public information the Ministry of Agriculture and NGOs ever dispute the information with the Ministry of Agriculture.

Conclusion of this study focuses on two principal amount, namely (i) the implementation of policies KIP running poorly. It looks at the operational stage level, where policies are not well socialized by the PPID to implementing policies, (ii) there are factors that hinder the successful implementation of coordinated communication, leadership commitment, adequate human resources and skilled in their field, disposition appropriate, as well as the bureaucracy.

Measures suggested to fix implementation of the policy of public disclosure is a consequence of the implementation of the test, made ​​clear program for socialization activities KIP policy, improving the quality of public information services, reorganization to improve coordination.