Indonesia menganut sistem konstitutif dalam perlindungan merek yang berarti hak atas merek terbentuk melalui pendaftaran. Meskipun sistem konstitutif perlindungan merek tersebut memberikan kepastian hukum atas pihak manakah yang memiliki hak eksklusif atas sebuah merek, namun dengan tidak dilindunginya pihak beritikad baik yang telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah terdaftar, dalam hal ini "concurrent user" dan "prior user" atas merek, dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap pihak tersebut dan juga menyebabkan kebingungan pada konsumen. Hal ini dikarenakan merek merupakan hak kekayaan intelektual yang sangat berharga yang harus dilindungi, bukan hanya sebagai aset perusahaan, namun juga sebagai identitas suatu barang atau jasa yang dapat membedakan barang atau jasa satu produsen dengan produsen lainnya. Karena alasan tersebutlah "prior user" dan "concurrent user" dari sebuah merek harus dilindungi dan dapat terus menggunakan merek yang telah ia gunakan sejak lama tersebut tanpa melanggar hak pemilik merek yang terdaftar. Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak mengatur mengenai perlindungan bagi "prior user" dan "concurrent user", dan hal ini menyebabkan kendala dalam implementasi Undang-undang Merek tersebut. Kendala dalam implementasi Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang berkaitan dengan "prior user" dan "concurrent user" tersebut dicerminkan dalam kasus-kasus di Indonesia yang akan dibahas selanjutnya dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlu atau tidaknya perlindungan bagi "prior user" dan "concurrent user" untuk dimasukkan kedalam Undang-undang Merek yang baru, serta perlindungan seperti apakah yang sebaiknya diberikan bagi "prior user" dan "concurrent user" tersebut. Penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus mengenai "prior user" dan "concurrent user" yang terjadi di Indonesia, serta menganalisis perlindungan bagi "prior user" dan "concurrent user" yang ada di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia dan India.

---

Indonesia has a constitutive system in trademark protection which means that trademark rights is created through registration. Although constitutive system of trademark protection creates certainty of which party holds an exclusive rights to a trademark, but simply ignoring the rights of a bona fide party who has been using a similar trademark for a long time, in this case concurrent user and prior user of a mark, can cause a detrimental effect on their business and also creates confusion to the consumer. This is because trademark is a very valuable intellectual property that needs to be protected, not only because it is a valuable asset for a company, but most importantly it serves as an identity for a product and differentiates a product of one company from another. It is for this very reason that a prior user and an honest concurrent user of a trademark need to be protected and should not be prohibited, by a registered owner of a similar trademark, from using the mark that they have been using continuously for some time. Law No.15/2001 on Trademark Protection in Indonesia does not provide any protection for prior user or honest concurrent user of a trademark which had caused problems on the implementation of Law No. 15/2001. These problems on the implementation of trademark protection in Indonesia according to Law No.15/2001 in relation to prior user and concurrent user protection is reflected in some cases discussed later in this thesis. This thesis aims to analyse on whether there is a need for prior user and concurrent user protection to be included in the new Trademark Law in Indonesia and what kind of protection should be given. This will be done by analysing some cases about prior user and concurrent user that happened in Indonesia and also analysing prior user and concurrent user protection in other countries such as United States of America, Australia and India.