Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in

an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,

in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The

Government to protect the balancing of right and obligation between a

businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing

system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new

colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a

writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been

hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a

writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has

occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation

of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,

contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a

consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an

expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment

or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been

writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component

for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for

prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a

result, a regulation of employment that equipped with the structural component

(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national

administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural

victimitation to an outsourcing worker is happening.