ABSTRAK
Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil konstruksi yang berkualitas.Isu hukum utama disini adalah sejauh mana kontrak kerja konstruksi dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pihak khususnya pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan tender yang saat ini tengah berjalan peraturan teknis utama yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diadakan berubahan kembali dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut secara otomatis menyatakan bahwa Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, tidak berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, secara tegas mengatur tentang jaminan berlakunya kontrak kerja konstruksi, yakni diaturnya wanprestasi/cidera janji, mekanisme dan tata cara penyelesaiannya. Peraturan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi kepustakaan atau library research dan data yang diperoleh dianalisis serta diolah dengan metode analisis kualitiatif.Masyarakat yang berperan sebagai penyedia barang/jasa harus mematuhi segala ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.Peranan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus bersifat mengatur (regulerent), mengikat secara umum artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu saja.Pada akhirnya Peneliti akan memberi kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta memberikan saran perlunya penyempurnaan terhadap peraturan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi pemerintah.

---

ABSTRACT
The national contruction service is expected to develop its role in the national development by improving its expertise, supported by strong business structure, in order to achieve premium quality construction projects. The principal legal issue in this respect is the extent of which a construction work contract may provide sufficient legal protection to the relevant parties, particularly the construction services provider. In the currently applicable implementation of tender process, the applicable principal technical regulation is the Presidential Regulation Number 80 of 2003 as amended by Presidential Regulation Number 54 of 2010 as further amended by Presidential Reulation Number 35 of 2011 on Procurement of Government Goods/Services. Such Presidential Decrees revoked the Presidential Decree Number 80 of 2003 on Guidance for Implementation of Procurement Government Goods/Services. Further, Law of Number 18 of 1999 on Construction Services provides a guarantee in respect of enforceability of a construction work contract, namely provisions concerning default of contract, the mechanism and procedures for resolutions.The implementing regulation is governed in Goverenment Regulation Number 29 of 2000 on Implementation of Construction Services. The research method applied in this thesis is by conducting a normative judicial approach with specification of analytical descriptive research method. The data collection method is library research. Whereby such data shall be further analyzed and processed with qualitative analysis method. The public, with their role as supplier of Goods/services must comply with all provisions stipulated in the prevailing laws and regulations. The Government as a policy maker must regulate and issue regulations and policies, which shall bind the public in whole: in this regard its policy should encompass all people and not just designed for specific person or individual. In the end, the Researcher shall provide her conclusion relevant tokey issues and advise on the need for improvement on regulation and the laws related to procurement of Goods/Services.,particulary in government contruction services.