ABSTRAK
Industri minyak dan gas bumi merupakan salah satu kegiatan yang padat modal, padat teknologi dan resiko yang tinggi. Cadangan migas di Indonesia saat ini semakin menipis, namun tidak menyurutkan perhatian investor asing untuk melaksanakan kegiatan migas di negara ini. Dengan kondisi modal, teknologi, dan tenaga kerja yang kurang memadai, pemerintah membuka peluang kepada perusahaan asing untuk mengeksplorasi wilayah migas di Indonesia, mengingat perusahaan asing memiliki kompetensi dan persiapan yang lebih baik. Setelah masuknya perusahaan asing migas ke Indonesia, harapan pemerintah yaitu adanya pelaksanaan alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal agar tenaga kerja warga negara Indonesia semakin berkualitas terutama di bidang industri minyak dan gas bumi. Namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan pemerintah terhadap kinerja tenaga kerja asing migas, serta dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia industri migas agar memiliki kompetensi, dan dapat bersaing secara profesional. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan dengan metode analisa deskriptif dari data sekunder yang diperoleh.

---

ABSTRACT
Oil and gas industry is one of the activities of the capital-intensive, technology-intensive and high risk. Indonesia's oil and gas reserves are running low currently, but it did not discourage the interest of foreign investors to conduct oil and gas activities in the country. With the condition of capital, technology, and inadequate manpower, the government opened up opportunities to foreign companies for the exploration of oil and gas in Indonesia, given the foreign company has the competence and better preparation. After the entry of foreign oil and gas companies in Indonesia, the government hopes that the implementation of technology transfer from foreign workers to local workers that labor more qualified citizens of Indonesia, especially in the oil and gas industry. But there are obstacles to implementation, requiring government oversight of foreign labor performance of oil and gas, as well as support the government in improving the quality of human resources in order to have the competence and gas industry, and to compete in a professional manner.