Tesis ini membahas mengenai gugatan yang dilayangkan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dianggap telah melakukan pelanggaran jabatan dan pelanggaran kode etik dengan menerima permohonan pembuatan Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang berada di wilayah Bekasi, sedangkan wilayah jabatan Notaris/PPAT yang bersangkutan berada di daerah Tangerang, hal ini merupakan pelanggaran jabatan, karena PPAT dilarang untuk membuat akta yang berkaitan dengan objek tanah yang berada diluar wilayah jabatannya. Selain itu Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. juga melakukan pelanggaran kode etik Notaris, karena perbuatannya menahan uang dan dokumen milik para penggugat yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan maksud mengutungkan diri sendiri agar para penggugat tidak dapat membuat Akta Jual Beli kepada PPAT lainnya. Karena perbuatannya tersebut Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan dan dikenakan sanksi oleh putusan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berupa penyitaan terhadap kantornya yang bertempat di Tangerang. Putusan Mahkamah Agung hanya sebatas pemberian sanksi berupa penyitaan kantor milik tergugat, dalam tesis ini dijelaskan pula mengenai sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT Andi Iriansyah S.H., yaitu sanksi pidana dan sanksi sesuai dengan kode etik dari organisasi profesi.

---

This Thesis concerns about the lawsuit filled to a Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. in his position as Land Deed Official, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. considered having commited a malfeasance and violations of ethics code by accepting a plea making certificate of land located in Bekasi, while the office of Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. located in Tangerang. This is a malfeasance because Notary/Land Deed Official is prohibited to make land certificate outside the region of their term of office. Besides that, Notary/Land Deed official AndiIriansyah S.H. also commited an offense Notary’s ethics code because his act hold money and documents owned by the plaintiff illegally with the intent of self benefit, with the intention that the plaintiff did not make land certificate to another notary/Land Deed Official. Because of his acts, Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H. convicted of commiting malfeasance, and penalized by the Supreme Court in the form of confiscation of his office located in Tangerang. The verdict of the Supreme Court just in the form of confiscation of the property owned by Notary/Land Deed Official AndiIriansyah, S.H. only, in this Thesis also explained about the other punishment that can be imposed to Notary/Land Deed Official AndiIriansyah S.H., that is criminal punishment and punishment in accordance with the ethics code of organization proffesion.