ABSTRAK
Pelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACT
Public Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area.