UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Status hukum harta kekayaan yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan : kajian terhadap Keputusan MA no. 822K/Pdt/2010 = Legal statues of foundation asset prior and after Law 16 year 2001 Juncto Law no 28 year 2004 regarding Foundation review of Supreme Court's Decree no. 822K/Pdt/2010 / Selasih J. Rusma

Selasih J. Rusma; Latumeten, Pieter Evarhardus, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Akhmad Budi Cahyono, examiner (Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

ABSTRAK
Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

ABSTRACT
Prior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.
Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.
This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations.

 File Digital: 1

Shelf
 T 32776-Selasih.J- Rusma.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T32776
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 69 pages : illustration ; 29 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32776 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20329400
Cover