Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat. Dalam KUHPerdata diatur adanya perjanjian bersyarat, dimana syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . Dalam UUJN tidak diatur terkait perjanjian bersyarat, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian bersyarat tetap menggunakan aturan dalam KUHPerdata, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pembuatan akta tersebut, apabila Notaris melakukan penggaran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dan bagi Akta Perjanjian Kerjasama bersyarat tersebut juga dimungkinkan menjadi batal demi hukum. Dalam persiapan penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif.

---

Notary as a public attendant has the authority to make a deed in accordance with the provisions of the law. One kind deed that can be made by the Notary Deed of Agreement is conditional. In the Civil Code set a conditional agreement, which terms shall not be contrary to the legislation. In related unregulated UUJN conditional agreement, resulting in the implementation agreement remains conditional use rules in the Civil Code, as long as not contrary to other law. In performing their task, powers, and duties in such deed, if the notary violations, it may be subject to sanctions in accordance with the Code of Conduct UUJN and Notary. And the Deed of Conditional Agreement is also possible to be null and void. In preparation for writing this thesis, the author uses research methods that are juridical normative literature.