Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT.