UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Kewenangan pembatalan sertifikat dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat pembatalan sertifikat : analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2407.K/PDT/2010 = Authority of certificate cancellation and legal protection of the third parties acting in good faith due to cancellation of certificate : juridical analysis of Supreme Court Decision no. 2407.K/Pdt/2010

Lutfi Kadir; Hendriani Parwitasari, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Selenggang, Chairunnisa Said, examiner (Universitas Indonesia, 2013)
 Abstrak
Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata Usaha Negara itu sendiri merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Negatif dengan kecendrungan positip, Pihak Ketiga Yang Beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah tidak dilindungi oleh Undang-Undang ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada kewenangan pembatalan sertifikat tanah dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan perbuatan hukum peralihan hak atau pembebanan atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan.

The authority to examine, hear and decide civil disputes relating to aspects which include land ownership and validity of transfer of rights is a general judicial authority. The decisions of general court shall be the basis for the winners of disputes to propose the cancellation of the certificate to the Land Office. While the authority to cancel the certificate as an object of state administration is the authority of the State Administrative Court. With the publication of the Land Registration System Negative to positive trends, third party acting in good faith who do transfer or encumbrance of land rights are not protected by the Act when the certificate is canceled. In this thesis, the author focuses on the land certificate revocation authority and protection of third parties acting in good faith who take legal actions right transfer or encumbrance of land certificates canceled.
 File Digital: 1
Shelf
 T 33151-Lutfi Kadir.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : T33151
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ita rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 76 pages ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 74-76
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T33151 15-21-953040322 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20329559